Yoseph Heriyanto — Ketua Umum SERTA BUMI (Serikat Tani Bumi Lestari) (Foto: ist/ruangbicara.com) Ditulis oleh: Yoseph Heriyanto Ketua Umum S...
1 mnt baca Ditulis oleh: Yoseph Heriyanto Ketua Umum SERTA BUMI (Serikat Tani Bumi Lestari) . RUANGBICARA.COM - Selama 18 tahun, masyarakat menunggu lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset. Harapannya sederhana: negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengejar, menyita, dan merampas kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Sebab, selama ini, penegakan hukum kerap lebih terlihat sibuk menghukum pelaku daripada memastikan hasil kejahatannya kembali kepada negara dan masyarakat. Pada 19 November 2026, DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Sebuah penantian panjang yang semestinya disambut sebagai kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Namun, pengesahan itu justru segera diikuti gelombang kritik. Indonesia Corruption Watch (ICW), Koalisi Advokasi Perampasan Aset, dan sejumlah akademisi mempertanyakan substansi maupun proses pembentukannya. Bahkan, ada yang menilai undang-undang terse
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Klaten berfoto bersama jajaran Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII...
1 mnt baca RUANGBICARA.COM – Gelombang desakan publik terhadap pengusutan tuntas berbagai dugaan skandal korupsi di Kabupaten Klaten memasuki babak baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Klaten resmi menyatakan sikap untuk turun langsung mengawal persoalan hukum di daerah, menyusul audiensi bersama Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Klaten di Aula Masjid Agung Al-Aqsha, Jumat (20/11/2026). Langkah MUI yang menyatakan siap mendatangi Polresta Klaten dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten bukan sekadar seremoni silaturahmi biasa. Pernyataan sikap tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan tata kelola pemerintahan dan dugaan rasuah di Klaten sudah berada pada titik mengkhawatirkan, hingga mendorong lembaga ulama mengambil posisi sebagai pengawas moral. Sekretaris MUI Kabupaten Klaten, Musta'in, secara terbuka menyebut praktik korupsi telah menggurita dan merambah berbagai sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ia menyerukan gerakan kolektif untuk melawannya. &qu
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama bersama Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan jajaran menunjukk...
1 mnt bacaBea Cukai menggagalkan ekspor ilegal 21,8 kg emas senilai Rp52,5 miliar di Banjarmasin. Asal emas dan dugaan keterkaitan dengan tambang ilegal masih didalami. Ruangbicara – Pengungkapan dua upaya ekspor ilegal emas seberat total 21,8 kilogram melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai asal-usul barang dan pihak yang diduga berada di balik pengiriman tersebut. Di tengah proses penyidikan kepabeanan, muncul dugaan bahwa emas bernilai sekitar Rp52,5 miliar itu berasal dari aktivitas pertambangan emas ilegal di Kalimantan Selatan. Bahkan, seorang sumber yang mengaku mengetahui persoalan tersebut menyebut adanya dugaan keterkaitan dengan jaringan tambang ilegal yang diduga melibatkan oknum anggota kepolisian aktif berinisial J. Informasi tersebut belum dikonfirmasi secara independen dan masih membutuhkan pendalaman aparat penegak hukum. Oknum polisi berinisial J yang dikonfirmasi Narasinews.id membantah mengetahui maupun terlibat d
Belum ada tulisan di sini.
Ruang UMKM
Etalase produk usaha warga. Pesan langsung ke penjualnya.