Tax Amnesty: Maling yang Diberi Pengampunan!

Tax Amnesty: Maling yang Diberi Pengampunan!

659
0
BERBAGI

RB, Jakarta-Disahkannya UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, membuat beberapa kalangan angkat bicara. Fraksi PKS yang kalah suara di parlemen pada saat voting pengesahan RUU ini menjadi UU, ternyata tidak sendiri.

Anwar Nasution menilai Tax Amnesty ini tidak efektif. “Masalah pokok kita kenapa orang melarikan uang dari Indonesia? Itu karena masalah penegakan hukum tidak ada. Orang lebih suka taruh uang di Singapura, Panama, karena di Indonesia bukan tempat yang nyaman menaruh uang,” jelas dia, sebagaimana wawancara dengan liputan6.com 21/06 lalu.

Anwar Nasution adalah Deputi Gubernur Senior era 1999-2004.

Selain itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menolak pengesahan UU tersebut. . Pasal-pasal RUU Pengampunan Pajak yang ditolak Fraksi PKS adalah, pertama, Pasal 3 Ayat 5 terkait Objek Pengampunan. Dalam Pasal 3 Ayat 5 ini disebutkan bahwa Pengampunan Pajak meliputi PPh, PPN, dan PPn-BM, sebagaimana dilansir nusantaranews.com.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam, praktik yang lazim dalam Pengampunan Pajak, hanya mengampuni pajak penghasilan (PPh) saja. Sebab, hal itu sesuai dengan konsep Pengampunan Pajak yang berbasis differensial asset, atau akumulasi penghasilan yang selama ini tidak dipajaki.

“Dengan adanya perluasan objek pajak kepada PPN dan PPn-BM akan menggerus Penghasilan Negara lebih jauh lagi. Oleh karena itu, Fraksi PKS mengusulkan hanya terkait PPh saja dan pokoknya tidak diampuni dan yang diampuni hanya sanksi administrasi dan pidana pajaknya saja,” ujar Ecky, masih dari nusantaranews.com.

Kedua, Pasal 4 terkait Fasilitas dan Tarif Tebusan. Kedua hal tersebut, harus disesuaikan dengan tarif PPh yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, yaitu sebesar maksimal  30 persen, ditambah sanksi administrasi 48 persen dari pokok, dan sanksi pidana pajak. Namun demikian, Pemerintah menawarkan fasilitas pembebasan utang pokok pajak, sanksi administratif, dan sanksi pidana pajak.

“Semua itu, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 tersebut, cukup ditebus dengan tarif sangat rendah, yaitu sebesar 1-6 persen. Maka, Fraksi PKS memperjuangkan agar tarif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan perpajakan atau sebesar 30 persen, peserta pengampunan pajak tetap membayar pokok pajak, fasilitas pengampunan pajak hanya pada sanksi administrasi dan sanksi pidana, serta pengurangan sedikit lebih rendah untuk dana repatriasi,” beber dia.

Pada Pasal 4 dan 8 terkait jangka waktu pelaksanaan hingga 31 Maret 2017. Fraksi PKS memandang batas waktu pelaksanaan pengampunan pajak tersebut tidak sejalan dengan pengurangan anggaran (cut off) APBN 2016, yaitu sampai 31 Desember 2016. Padahal, di dalam APBN-P 2016, pemerintah telah memasukkan target penerimaan dari Pengampunan Pajak sebesar Rp165 triliun.

“Perpanjangan waktu hingga 31 Maret 2017, semakin menambah ketidakpastian bahwa target penerimaan pajak dari Pengampunan Pajak akan tercapai,” tambah Ecky.

Keempat, Pasal 12, khususnya ayat 2 dan 3, terkait instrumen investasi yang dapat digunakan untuk menaruh dana hasil repatriasi. Khusus ayat 3. RUU Pengampunan Pajak membuka ruang bagi Wajib Pajak untuk menaruh dana di instrumen keuangan lain (non-Pemerintah), seperti obligasi perusahaan swasta maupun investasi sektor riil lainnya yang ditetapkan oleh Menteri .

Fraksi PKS, masih kata Ecky, mendorong pemerintah agar dana repatriasi tersebut jangan sampai menjadi hot money dalam bentuk investasi pasar uang yang bisa tiba-tiba keluar dan mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kelima, Pasal 20 terkait dengan Harta Deklarasi. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa Pengampunan Pajak mengatur tentang data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana.

“Fraksi PKS menilai pasal ini rawan untuk disalahgunakan, dan memberikan ruang bagi pidana lain, seperti korupsi, narkoba, terorisme, human trafficiking dan pencucian uang untuk bersembunyi,” tegas Ecky, sebagaimana dikutip masih dari nusantaranews.

Di tempat lain, Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDI-P. Ia menilai UU Tax Amnesty ini mencederai asas keadilan, kemanusiaan, dan transparansi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rieke membahasnya dalam sebuah kultweet.

Sebagaimana dilansir harian terbit, ia juga menegaskan, “Saya ingin minta penjelasan, kalau yang ditargetkan Rp165 triliun, yang harusnya masuk kas Negara pajak yang uangnya adalah uangnya rakyat Rp3.335 triliun dimana uang itu dan prosesnya anda bisa menjamin uang tersebut kembali ke kas Negara seperti seharusnya terjadi,” (AA)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY