Pojok Broadcast: PTN Dan BH Siapa?

Pojok Broadcast: PTN Dan BH Siapa?

38
0
BERBAGI

RB, Jakarta-Kampus dan kuliah, sebuah suasana yang menjadi harapan setiap anak bangsa bisa terdaftar di dalamnya. Haru biru menyelimuti keluarga tercinta jika salah satu anak dari orang tua kita bisa kuliah, apalagi kuliah di Universitas Negeri dan “ternama”. Bahkan sampai kita di olok-olok bak anak kesayangan, ingin apa saja di turuti, dan menjadi perbincangan hangat di tetangga rumah. Ya, itulah suasana ketika anak satu-satunya bisa kuliah di universitas.

Tidak bisa di pungkiri memang, bahwa kampus adalah tempat lahirnya cadangan pemimpin masa depan, sejarah telah membuktikan bahwa tokoh-tokoh besar dan berpengaruh pernah di gembleng di kehidupan kampus. Kampus disebut juga sebagai miniatur negara, karena di dalamnya terjadi proses kaderisasi untuk menyemai benih-benih pemimpin bangsa.

Apalagi berdasarkan data dari pusat statistika , pada kelompok usia 24 tahun, penduduk perkotaan melanjutkan pendidikan tinggi sebesar 25,98% , sementara di pedesaan hanya 10.95%, angka ini menunjukan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi, maka tak salah jika Mahasiswa di sebut sebagai “mahluk langka” yang di butuhkan kontribusinya.

Di universitas sendiri, itu beragam bentuk nya, ada Perguruan Tinggi yang pakai “BH” (PTN Badan Hukum) dan ada yang tidak, yang tidak pakai BH di sebut sebagai PTN-Satker (Satuan Kerja) dan PTN-BLU (Badan Layanan umum). Untuk menanyakan apa bedanya, saya sarankan untuk baca buku dan kalau tidak ada baca di google, pasti ketemu. Karena saya tidak sedang berbicara diferensiasi.

Saya akan coba mengurai kondisi Pendidikan Tinggi di Indonesia, terutama Pendidikan Tinggi Negeri. Sesuai dengan judul, PTN dan BH siapa? Perguruan Tinggi secara sederhana adalah perguruan tinggi yang di kelola dan di bawah naungan pemerintah. Konsekuensi logis nya adalah pemerintah bertanggung jawab kepada proses penyelenggaran PTN. Namun apa yang terjadi ketika PTN di tambahkan menjadi BH? (baca: Badan Hukum).

Secara sederhana ketika PTN sudah BH, itu tandanya PTN di berikan hak otonomi sendiri atau keluasaan mengelola Universitasnya tanpa terkungkung oleh pemerintah, namun tetap pada hal-hal tertentu, diantaranya otonomi secara Akademik dan Non Akademik, Akademik maksudnya adalah, PTN dapat membuka Fakultas, Jurusan, Prodi dan kegiatan akademik lainya tanpa harus meminta persetujuan pemerintah, dan Non Akademik maksudnya mengelola Keuangan Universitas (keluar dan masuk nya uang) , mengelola Sumber daya Manusia, Organisasi Universitas dll nya.

Yang paling sensitif dari status PTN BH ini adalah Pemerintah seakan melepas tanggung jawab akan dunia pendidikan ini. Karena PTN BH sudah tidak di subsudi secara full oleh Pemerintah dalam keuangan, dan PTN di suruh mencari dari sumber lain untuk pemasukan kas universitas. Bersyukur jika PTN tersebut memiliki relasi yang banyak dengan perusahaan dan memiliki kemampuan bisnis yang piawai, bagaimana dengan PTN yang tidak demikian? Otomatis, yang paling mudah untuk di komersialkan adalah Sarana dan Pra Sarana kampus dan juga Mahasiswa.
Darmaningtyas dalam bukunya “Melawan Liberalisme Pendidikan” menjelaskan bahwa semenjak BJ Habibie mengeluarkan PP No. 61 tahun 1999 tentang penetapan Perguruan Tinggi Badan Hukum. PP inilah yang kemudian menjadi dasar perumusan PP-PP turunanya yang mengatur PTN terkemuka seperti UI, ITB, UGM dan IPB Berubah status menjadi PT BHMN (Perguruan Tinggi Berbadan Hukum)- Darmaningtyas menyebut kampus di atas sebagai korban PTN BH generasi pertama, kemudian di susul USU, UPI dan UNAIR sebagai generasi kedua korban PTN BH. Kemudian baru baru ini UNPAD dan UNDIP yang dengan bangganya menjadi PTN BH.

Perubahan status tersebut menimbulkan goncangan di masyarakat, karena PTN-PTN tersebut semula dapat di akses kelompok manapun, asal lolos seleksi, tiba-tiba sekarang menjadi eklusif hanya bisa di akses oleh mereka yang berduit saja. Inilah era baru pendidikan tinggi (negeri) menjadi komoditas yang di perdagangkan alias di kapitalisasi. Dalam bahasa orang awam disebut privatisasi, karena semula pendidikan tinggi barang publik, tiba-tiba berubah menjadi barang privat yang untuk mendapatkannya harus membayar banyak. Negara seakan lepas tangan dan menyerahkan nya kepada mekanisme pasar, yang orang awam sebut sebagai Liberalisasi Pendidikan.

Pembentukan PTN BH ini di terima oleh para senat dan guru besar serta kalangan akademisi di PTN masing-masing karena di bungkus dengan otonomi kampus. Semua tidak menyadari (atau mungking benar-benar tidak tahu meskipun bergelar profesor dan doktor) bahwa yang di otonomikan hanya sebatas pada hal tehnis dan pengelolaan serta pencarian keuangan, sedangkan otonomi kampus keseluhan dan kebijakan strategis PTN tidak di berikan. Terbukti dalam pemilhan Rektor di PTN BH, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memegang 35% suara sendiri dalam menentukan Rektor di forum Majelis Wali Amanat, sedangkan anggota MWA lainya hanya memiliki satu suara saja.

Hal demikian bukan dilakukan tanpa sengaja, melainkan dilakukan dengan penuh kesadaran oleh Negara. Karena sejak Indonesia menyetujui pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan tragisnya ketika Indonesia menyepakati perjanjian GATS (General Agreement on Trade Service) dan di legitimate lewat UU No. 7 Tahun 1994 menjadi awal muasal praktik liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi Pendidikan di laksanakan, pasalnya dalam perjanjian GATS, Pendidikan menjadi salah satu sektor dari 12 sektor yang di perdagangkan, termasuk kesehatan, transportasi, keuangan dll.

Dari peristiwa ini hanya sebagian kecil aktivis mahasiswa dan dosen yang melakukan gelombang protes dan demonstrasi menolak PTN BH dan Liberalisasi Pendidikan, mari kita renungkkan ocehan dari Eko Prastyo seorang Aktivis dari Jogja ” sudahkah kalian kehilangan nyali dan harga diri? Kutanya pada kalian: apa yang mengancam kalian selama ini? Kuyakin ada ketakutan dan trauma memayungi hidup kalian. Ketaktan atas dasar pengangguran, sekaligus trauma oleh penindasan. Telah lama kampus kalian di tusuk oleh kepentingan komersil. Tiap semester kalian diburu oleh pembayaran uang kuliah yang tak pernah turun tarifnya, tiap hari kalian di guncang oleh petuah dosen agar kuliah dalam waktu yang singkat. Dalam sangkar yang terkucil akademik tak mampu mengangkat nyali kalian. Semua tahu pada akhirnya kalian hanya jadi barisan sarjana yang mengabadikan penindasan, kemudian tahu-tahu kalian berada bersama para jahanam, hidup bersama mereka dan bekerja untuk mereka”.

Mas eko melanjutkan nasihatnya kepada kita semua “Jika begitu bagaimana penindasan ini terputus? Tak ada cara lain kecuali membangkitkan gerakan. Segera alirkan tiap persoalan sosial dalam ruang-ruang diskusi kampus. Pastilah ada mahasiswa yang tak mau tunduk dengan keadaan, ku percaya ada mahasiswa yang masih menggenggam keberanian, lewan tangan-tangan merekalah sejarah perubahan itu terbentuk “.

Jadi, kesimpulanya, PTN dan BH untuk siapa? Jelas BH disini semua untuk kepentingan Asing dan kepentingan yang menyengsarakan Rakyat.

Tulisan ini bukan tulisan ilmiah, untuk memprovokasi orang untuk bergerak dan melawan tidak harus dengan ilmiah, dengan akumulasi opini pun cukup, kalau tulisan ilmiah, mending di lombakan saja.

-kebenaran hanya di langit, di dunia hanya palsu, palsu… – Soe Hoek Gie

Sumber bacaan :
1. Melawan Liberalisme Pendidikan – Darmaningtyas
2. Bangkitlah Gerakan Mahasiswa – Eko Prastyo

Senin, 7 Agustus 2017
Pondok ABA, Bandung
20.09

Muhammad Fauzan Irvan
Mahasiswa UPI Bandung

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY