Perundungan dan Kekerasan Simbolik Pendidikan Tinggi

Perundungan dan Kekerasan Simbolik Pendidikan Tinggi

56
0
BERBAGI

Dalam beberapa dekade awal 90-an, Indonesia memiliki romantika historis dalam membangun sebuah peradaban intelektual. Bagaimana tenaga pengajar yang dulu berasal dari Indonesia, direkrut ke berbagai negara di asia tenggara, seperti Malaysia, Singapura, serta Thailand. Maka, jangan heran jika hari ini program studi terbanyak yang membuka kesempatan bagi mahasiswa saat ini adalah di sektor pendidikan, dengan presentase sebesar 20.62% atau sekitar 5230 dari total keseluruhan pendidikan tinggi–mulai dari D3 sampai S3– sebesar 25366 . Hal ini yang membuat saya akhirnya saya tidak memperdebatkan ke rekan-rekan saya sesama aktivis tentang wacana penghapusan program studi dibidang tersebut, mengingat terlalu sering inkonsistensi lulusannya ketika berkiprah dalam karirnya. Lulusan Pendidikan Matematika yang “menghitung” uang nasabah bank? Ada. Lulusan Pendidikan Bahasa Inggris yang “mengajar” di stasiun radio bagi para pendengar setianya? Banyak. Bahkan, kudengar bahwa adikku yang notabene sekarang duduk di SMA negeri di Jakarta menceritakan guru fisikanya yang lebih sering memaparkan ayat-ayat qur’aniyah dibandingkan pemodelan atom versi John Dalton atau hukum termodinamikanya Benjamin Thompson.

Mahasiswa baru seringkali diasumsikan sebagai “mangsa” bagi para “predator” diberbagai tingkat, bahkan sebelum menjadi mahasiswa sekalipun. Ini yang coba saya sampaikan; sejak pendidikan menengah keatas, lulusan siswa pendidikan tinggi digiring untuk meraih kesuksesan melalui jalan yang anda suka, namun melalui struktur historis dari orang-orang yang sebelumnya “sukses”. Maka, yang terjadi adalah susceptive phenomenal dalam memilih jalan yang mereka tempuh demi meniti kesuksesan. Akhirnya, setelah menyelesaikan studi di tingkat menengah keatas, instansi pendidikan beserta jajarannya mulai mempropagandakan “jalan sukses” melalui kampus yang bertengger di top-class universities. Hasilnya, berbondong-bondonglah para calon mahasiswa baru berebut satu kursi diberbagai universitas yang dicitrakan mampu membawa kehidupannya lebih layak bagi kehidupannya. Dengan pemodelan cluster hierarchy(tingkatan suatu kelompok yang sejajar).

Asumsi tersebut akhirnya melahirkan neoliberalisasi pendidikan tinggi. Fenomena bahwa kampus kini disandingkan hanya untuk meraih gelar untuk kualifikasi industri lapangan pekerjaan, bukan untuk “memanusiakan manusia” seperti yang digaungkan Ki Hadjar Dewantara. Hasilnya, drama di salah satu kampus besar di Depok menunjukkan aksi perundungan(bullying) yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa terhadap MBK(Mahasiswa Berkebutuhan Khusus). Mereka menganggap bahwa mereka akan sukses kalau mereka lulus dari kampus tersebut. Akhirnya? Tri Dharma yang selama seharusnya tertanam di ujung rambut hingga ujung kaki mereka tersapu oleh kurangnya “radikal” dalam berkuliah, malah meradikal dalam ber-barbar-ria. Muncullah kekerasan simbolik yang terjadi di ranah pendidikan tinggi. Ranah yang semestinya mengedepankan asas-asas akademisi namun dalam de facto masih menyisakan duka kelam bagi dinamika pendidikan tinggi.

Setidaknya, ada tiga garis besar mengapa akhirnya muncul kekerasan simbolik, yaitu internal, eksternal, serta suprainteral. Internalisasi yang kendur diakibatkan misintegrasi antara anak dengan orangtua dalam menentukan jalan hidupnya kelak. Sehingga seperti apa yang pernah diucapkan oleh filsuf Hegel bahwa dialektika akan menghasilkan sintesa yang cenderung merubah antar pihak, walau pihak yang bersebrangan tidak menghendakinya. Anak yang ingin membuka usaha roti misalkan, tidak kehendaki oleh orangtuanya yang menginginkan anaknya untuk seperti orangtuanya, bertengger di puncak kekuasaan di sektor pemerintahan. Perdebatan antara generasi X dan Z ini masih terjadi hingga saat ini. Pun di eksternal, kualifikasi pekerjaan yang lebih ‘menomorwahidkan’ program studi yang industrif seperti Manajemen, Hukum, Teknik, hingga Psikologi bila dibandungkan program studi yang terkesan sepi dari lowongan pekerjaan semisal Sastra, Filsafat, atau Pendidikan. Sedangkan pertentangan suprainternal, terjadi karena demotivasi jiwanya dalam menilai kebenaran-kebenaran intuitif serta rasional dalam meyakinkan dirinya untuk menjadi sesuatu ditengah masyarakat kelak.

Mengkritik kebijakan kampus bukan merupakan solusi mutakhir, tapi setidaknya hal tersebut memberikan ruang serta sudut pandang baru dalam memahami realita berkependidikan ditengah arus mahasiswa kontemporer. Nah, tinggal tugas bapak-ibu yang di “puncak gunung” sana. Mau tidak menjadi bijak bagi generasi dibawahnya? Semoga.

22 Juli 2017

Raka Gusfi Wisesa

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY