Membaca Kultur Pemilih Jawa Barat Menuju Pilgub

Membaca Kultur Pemilih Jawa Barat Menuju Pilgub

24
0
BERBAGI

RB, Jakarta – Pilgub Jawa Barat sebentar lagi digelar. Sudah ada 3 magnet besar yang siap berebut suara: Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, dan Mayjend Sudrajat. Ketiga nama ini menyandang nama besar dan sekaligus didukung partai-partai kelas kakap.

Tapi, bagaimana kultur pemilih di Jawa Barat? Samakah dengan bayang-bayang pilkada Jakarta kemarin, dan apakah strategi menghadapi Pilkada Jakarta akan masih mempan melawan pemilih Jawa Barat?

Sebagian besar pemilih Jawa Barat terdiri dari orang Sunda. Mereka diikat oleh suatu identias kesundaan yang santun, lembut, dan berbeda dengan Jawa kebanyakan, mereka lebih menghormati ulama dan ajengan ketimbang penguasa lokal.

Secara historis, ini terlihat dari pemberontakan DI/TII yang terjadi pada tahun 1949 hingga 1949 di bawah kepemimpinan S.M. Kartosoewirdjo. Orang-orang Sunda mudah menyetujui ide negara islam sebab ada sesuatu yang telah mengakar dalam jati diri kesundaan mereka.

Dari sini, ada tarik menarik antara Deddy Mulyadi dengan Ahmad Syaikhu, dua-duanya calon wakil gubernur dengan segmen massa yang khusus: kalangan adat dan kalangan islamis.

Kalangan adat bisa jadi mengalihkan dukungannya kepada Deddy Mulyadi. Akan tetapi, tidak sesederhana itu. Keberagamaan orang Sunda tidak semudah mengidentifikasi kejawen Jawa. Kepercayaan wiwitan di beberapa tempat masih menghormati ulama.

Itu sebabnya, Deddy Mulyadi tidak frontal mengeritik FPI atau para habaib yang berdakwah, bahkan di Purwakarta.

Ahmad Syaikhu sendiri membawa identitas PKS sebagai salah satu oposisi paling kanan di Indonesia. Hanya saja, di masyarakat Sunda, partai islam lain seperti PPP, PKB, PAN, dan bahkan PBB masih representatif dan mendapatkan tempat di hati mereka.
Koalisi partai islam yang terpecah kurang menguntungkan bagi PKS. Kecuali, ada mainan baru berupa isu-isu blunder yang dibawa oleh pasangan calon lain.

Di Jakarta atau daerah Jawa Timur, isu kezaliman orde baru pada PKI adalah isu seksi yang bisa digunakan untuk menggiring pemilih, sebab pemilih terdiri dari kalangan terpelajar yang sebagian sudah menerima ide bahwa PKI tidak bersalah pada peristiwa 65.

Akan tetapi, berbeda dengan Jawa Barat. Pemberontakan DI-TII membuat PKI sendiri tidak banyak berkembang di Jawa Barat pada tahun-tahun konsolidasi menjelang pemilu 1955. Meski begitu, pemilih PKI urutan ketiga di Jawa Barat pada tahun 1955 itu.

Di Jawa Barat sendiri tak ada pembantaian pada PKI, sebab Gubernur pada waktu itu bertindak cekatan dengan mendamaikan masyarakat dan melokalisir masala. TNI dari Divisi Siliwangi pada waktu itu juga bertindak cepat.

Situasi yang damai ini dimanfaatkan kalangan islam untuk membangun basis dakwah kembali sehingga keberagamaan orang Sunda relatif terjaga.

Akan tetapi, situasi kebudayaan ini masih mendapatkan sejumlah ancaman. Di Kabupaten Bogor, Subang, Banjar, Indramayu, Cirebon, dan bahkan Bandung sendiri angka pendidikan masih sangat rendah.

Mereka memilih dengan faktor bayaran dan lain sebagainya. Kemiskinan di daerah-daerah itu cenderung diciptakan oleh para kepala daerah agar mudah dikendalikan sebagai konstituen kelak.

Di sisi lain, para kepala daerah yang berasal dari berbagai parpol seringkali mengeluarkan kebijakan yang tidak dirasakan dampaknya oleh daerah tersebut sehingga masyarakat cenderung tidak peduli.

Sebetulnya, ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh PKS yang relatif tidak punya representasi kepala daerah di Jawa Barat, kecuali Gubernur dan beberapa kota besar yang massanya berbasis kampus.

Strategi kampanye di daerah-daerah Jawa Barat harus dengan pengerahan massa dalam jumlah besar, dan diimbangi dengan—bahkan kerja nyata—sebelum gubernur dan anggota legislatif terpilih.

Daerah Depok, Bogor, Bekasi, dan Bandung bisa jadi akan representasi suara PKS karena di sanalah jaringan kampus dikuasai oleh tarbiyah. Tapi ada satu kendala:

Jumlah mahasiswa dan kalangan terpelajar bisa jadi tidak representatif dari mayoritas pemilih Sunda.

Di sisi lain, isu 212 dan Bela Islam yang digaungkan oleh FPI beserta forum para ulama berpotensi meningkatkan keterpilihan Cagub dengan identitas islami.

Dari sini, ada variabel lain. Deddy Mizwar, Ridwan Kamil, dan Sudrajat nyaris tanpa cela. Mereka adalah calon dengan rekam jejak bersih, sehingga, serangan-serangan dari masing-masing lawan mereka akan ditujukan bisa jadi kepada partai politik.

Belum bisa dipastikan kemenangan PKS selama 10 tahun bisa diubah menjadi suara konstituen. Sebab, tampaknya mesin pengaderan PKS belum menyentuh lumbung-lumbung suara dengan segmen orang dewasa dan pelosok daerah.

Ini dibuktikan dengan sedikitnya walikota dan bupati dari PKS. Selain itu, kursi legislatif di Jawa Barat ternyata dikuasai PDIP dan Golkar.

Artinya, partai-partai islam belum tentu representatif, apalagi, selain PKS dan PAN, tampaknya partai islam lain berpecah belah, dan tidak punya nama yang cukup kuat. (AAR)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY