Langkah pertama: “Say No To Ahok !”⁠⁠⁠⁠

Langkah pertama: “Say No To Ahok !”⁠⁠⁠⁠

253
0
BERBAGI

Terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada pilpres 2014 membuka peluang emas bagi kekuatan asing untuk menguasai dan mengendalikan Indonesia secara total. Kita tahu beberapa kekuatan asing yang dimotori RRC dan AS berkoalisi dengan sejumlah negara diantaranya Singapura, Israel, Inggris dan Australia mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mengalahkan Prabowo-Hatta Rajasa pada pilpres 2014 lalu.
Pasangan Jokowi-JK meski menang pilpres tetapi meninggalkan banyak kontroversi. Mulai dari indikasi kecurangan perhitungan suara pilpres, sabotase IT KPU, isu suap komisioner KPU hingga mencuatnya dugaan adanya jutaan pemilih ilegal yang dikaitkan dengan indikasi kepemilikan EKTP oleh banyak WNA RRC.

Sejak Presiden Jokowi berkuasa telah terjadi perobahan besar dalam kehidupan politik, ideologi, hukum, ekonomi dan budaya Indonesia. 

Di bidang politik, terjadi gejolak di internal DPR, partai politik, pemerintahan dan kabinet. Jokowi yang bukan tokoh partai ditenggarai menggunakan segala cara agar dapat mengendalikan partai. Upaya Jokowi mengendalikan sebagian partai berhasil, terbukti dengan berkurangnya tekanan dan serangan partai “oposisi” kepada Jokowi. Lebih dari itu, Jokowi sukses memaksa Partai Golkar menjadi salah satu partai pendukung pemerintah. Keberhasilan Jokowi ini tidak terlepas dari keberhasilan KPK dan Kejaksaan Agung yang telah menjadikan beberapa ketua umum partai sebagai “sandera” terkait berbagai kasus hukum mereka.

Tidak dapat dipungkiri Kejaksaan dan KPK telah menjadi alat kekuasaan yang menjalankan fungsi di luar fungsi penegakan hukum.

Kebijakan dan sikap Presiden Jokowi yang sangat melindungi Ahok, membuktikan ada agenda dan misi khusus yang diemban Jokowi. Meski Ahok terindikasi korupsi di banyak proyek pengadaan Pemda DKI (mulai dari korupsi Bus Trans Jakarta hingga RS Sumber Waras, KKN melalui banyak kebijakan selaku Gubernur DKI Jakarta, terbukti berkali-kali berbohong, menghina, menghujat dan memfitnah ulama dan umat Islam, Jokowi tetap bersikeras membela Ahok. Bagi Jokowi mendukung total Ahok adalah harga mati meski rakyat, bangsa dan negara Indonesi jadi korbannya. 

Keputusan Jokowi berutang dengan RRC lebih dari USD 50 miliar (Rp700 trilun) dengan bunga utang 2% / tahun (bandingkan dengan bunga utang dari Jepang yang hanya 0.00-0.10% / tahun), menyerahkan aset seluruh BUMN sebagai jaminan utang kepada RRC, memerintahkan penggunaan Yuan dalam transaksi exim, melonggarkan pengawasan migrasi WNA RRC besar-besaran ke Indonesia, mendorong penyerahan dan pengerjaan proyek-proyek strategis pemerintah dan BUMN kepada RRC, perlindungan hukum terhadap konglomerat Cina yang tidak membayar pajak sebagaimana mestinya (mengakibatkan target penerimaan pajak tahun 2015 tekor Rp450 triliun dan Rp380 triliun pada tahun 2016), dan dukungan terbuka Jokowi tanpa ‘reserve’ terhadap Ahok khususnya dalam rangka memenangkan Ahok di Pilkada Jakarta 2017, telah menimbulkan tudingan publik bahwa Jokowi memiliki misi rahasia: memperbesar pengaruh dan kekuasaan RRC beserta antek-anteknya di Indonesia.

Kurang tiga tahun Jokowi menjabat presiden, pengaruh dan kekuasaan RRC di Indonesia melonjak drastis. Komunisme sebagai ideologi RRC dihidupkan kembali di negeri ini, Pancasila dikerdilkan, umat islam dan pribumi dilecehkan, ulama dan agama Islam dihujat, para aktivis dan politisi anti Jokowi-ahok dikriminalisasi atau dilenyapkan. Hampir semua informasi dan fakta korupsi dan keburukan Jokowi – Ahok ditutup media karena mayoritas media milik aseng dan antek-antek China (RRC). Tidak hanya itu, melalui kekuatan uang dan opini media, rakyat Indonesia dihasut dan diadudomba. Dilemahkan untuk kemudian akan dihancurkan agar mudah dikuasai, dikendalikan dan dijajah total oleh RRC-Aseng dan antek. Setiap saat rakyat dicecoki propaganda “divide et impera”.

Sejatinya pada hari ini rakyat, bangsa dan negara Indonesia sudah dalam cengkeraman Asing (China)-Aseng-Antek dalam wujud penjajahan gaya baru (neokolonial). Pihak penjajah ini hanya membutuhkan dua langkah lagi untuk dapat berkuasa secara absolut di Indonesia: Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. 

Fakta bahwa jumlah WNI keturunan China di Indonesia sudah mencapai 15 juta jiwa. 

Fakta bahwa lebih satu juta WNA China masuk ke Indonesia secara legal dan ilegal.

Fakta bahwa terdapat jutaan EKTP yang rawan digunakan untuk melegitimasi WN China di Indonesia.

Fakta bahwa lebih dari 87% ekonomi RI dikendalikan etnis Cina.

Fakta bahwa mayoritas media mainstream nasional adalah milik, terafiliasi atau dikendalikan RRC dan konglomerasi cina.

Fakta bahwa seluruh Bank BUMN Indonesia telah “diinfiltrasi” oleh RRC melalui pinjaman modal USD 3,7 miliar. Bank-bank BUMN ini sekarang tengah mengalami pembusukan dan penghancuran dari dalam.

Fakta bahwa seluruh aset BUMN telah digadaikan ke RRC sebagai jaminan utang.

Fakta bahwa Senanggol Corporation anak usaha BUMN RRC sejak tahun 2015 telah mengambilalih peran PT Petral dalam pengadaan BBM domestik RI.

Fakta bahwa sektor telekomunikasi RI (telepon, satelit dan sarana pendukungnya) telah dikendalikan oleh RRC dan sekutunya.

Fakta bahwa ekonomi RI terpuruk sejak Jokowi berkuasa, utang LN dari RRC menggunung dan sulit terbayar, impor dari RRC melonjak drastis, ketahanan ekonomi RI menuju titik nadir.

Fakta bahwa institusi hukum terutama KPK dan Kejaksaan telah menjadi alat kekuasaan untuk menghancurkan siapa saja yang menghalangi misi dan tujuan Asing (RRC)-Aseng-Antek berkuasa penuh menjajah Indonesia melalui neokolonialisme.

Fakta bahwa mayoritas rakyat Indonesia tidak sadar adanya bahaya besar yang telah terjadi dan sedang berlangsung saat ini.

Dan banyak fakta lain yang terlalu panjang diungkap di sini.

Lalu, apa solusinya agar rakyat, bangsa dan negara kita tidak hancur dalam menghadapi penjajahan gaya baru asing- aseng-antek ini?

Langkah pertama: “Say No To Ahok !”⁠⁠⁠⁠

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY