KPA: Agung Podomoro Land Rampas Tanah Warga!

KPA: Agung Podomoro Land Rampas Tanah Warga!

342
0
BERBAGI

RB, Karawang-Pola kejahatan pertanahan atas nama pembangunan ternyata tidak hanya terjadi di Bidara Cina, Penjaringan, atau Bukit Duri. PT Agung Podomoro Land yang merupakan pengembang utama di DKI Jakarta, terlibat kasus besar di Karawang dengan pola dan kasus yang mirip.

Berikut ini kronologi kejadian, dipetik dari rilis Konsorsium Pembangunan Agraria:

Tanah ini pada masa kolonial adalah tanah partikelir yang dimiliki oleh NV Tegal Waroe. Sesuai dengan UU Penghapusan Tanah Partikelir dan Desa Perdikan No 1 tahun 1958 tanah tersebut kemudian menjadi Tanah Negara.

Masyarakat mulai menggarap tanah tersebut dan sesuai dengan UUPA 1960 tanah Negara ini kemudian dijadikan objek land reform, dan kemudian diterbitkan SK Land Reform di atasnya dan diredistribusi dan masyarakat kemudian mempunyai sertifikat atas bidang tanah tersebut. (daftar table land reform).

Bagaimana Masuknya PT. SAMP?

Tahun 1974-1975 PT. Dasa Bagja memperoleh tanah seluas  350 Ha dari masyarakat dengan dasar oper alih garapan. Menurut masyarakat ini hanyalah perjanjian sewa tanah saja bukan oper alih garapan. Hal ini dapat dibuktikan, sebab masyarakat masih bisa mengelola tanah tersebut, masih memiliki dan mempunyai girik dan bahkan dapat mensertifikatkan tanahnya seperti biasa. Ini membuktikan bahwa hubungan hukum pada waktu itu adalah sewa menyewa tanah biasa. Bukan jual beli oper alih garapan.

Tahun 1986 PT. Dasa Bagja melepaskan oper alih garapan kepada PT. Makmur Jaya Utama. Tahun 1990 PT. Makmur Jaya Utama melepaskan oper alih garapan kepada PT. SAMP (Sumber Air Mas Pratama). PT. SAMP melakukan pelepasan hak terhadap 419 warga. Namun, kemudian Surat Pelepasan Hak  tersebut di duga palsu, dan dilaporkan oleh warga ke kepolisian sesuai dengan LP 40 atas nama pelapor H. Dodo S dan terlapor Irawan Cahyadi dan sampai sekarang tidak jelas hasilnya.

Masalah ini berawal ketika pada 30 mei 1990 PT. Makmur Jaya Utama melakukan perjanjian pengoperan hak garapan kepada PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP)  dihadapan Notaris Ny. Muljani Syafe’i, SH di Bogor, atas lahan garapan seluas + 582 Ha yang terletak di desa Wanasari, desa Wanakerta dan desa Margamulya Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Selanjutnya, PT.SAMP mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah Negara eks NV Tegal Waroe Landen kepada BPN Kabupaten Karawang. Namun, surat-surat permohonan HGU tersebut tidak dapat diproses akibat kurang lengkapnya dokumen dan tanah masih digarap oleh masyarakat dengan bukti kepemilikan.

Kemudian Bupati Karawang pada 23 Oktober 2002 mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, meminta pendapat hukum terhadap kasus tanah Negara eks NV Tegal Waroe Landen yang dipermasalahkan PT. SAMP dengan warga masyarakat yang menguasai dan menduduki fisik tanah tersebut.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Karawang dalam suratnya 16 Desember 2002 kepada Bupati Karawang menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya disimpulkan bahwa, pemindahan hak dari PT. Dasa Bagja kepada PT.Makmur Jaya Utama yang kemudian dialihkan kepada PT.SAMP adalah tidak dapat dibenarkan karena telah dilakukan tanpa ijin Menteri Dalam Negeri. Dan bertentangan dengan isi pasal (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 dan bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 tahun 1961, Peraturan Dirjen Agraria Nomor 4 tahun 1968, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.59/DDA/Tahun 1970.

Bagaimana Asal-Muasal Putusan PK 160/PDT/2011?

Awal mula ada 22 warga yang diwakili oleh  Amandus Juang dan 27 warga yang diwakili oleh H. Minda Suryana melakukan gugatan ke pengadilan Negeri Karawang melawan PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP). Para penggugat beranggapan bahwa tanah yang diduduki oleh para penggugat adalah tanah Negara yang sudah digarap selama puluhan tahun dan sudah ada alas haknya berupa sertifikat, girik dan lain-lain.

Sementara itu, PT. SAMP melakukan gugatan rekonpensi terhadap warga yang melakukan gugatan dan dimenangkan oleh PT. SAMP sesuai putusan pengadilan Negeri Karawang Nomor 2/pdt/G/2007/PN.KRW pada tanggal 26 November 2007, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang  sesuai putusan Nomor 272/pdt/2008/PT.BDG pada tanggal 17 September 2008, pada tingkat kasasi, hakim mahkamah agung menolak kasasi dari para pemohon kasasi Sdr. Amandus Juang dan Sdr Minda Suryana sesuai dengan putusan mahkamah agung No. 695 K/PDT/2009 pada tanggal 11 September 2009, dan pada tingkat PK, hakim juga menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon dengan putusan No. 160 PK/PDT/2011 pada tanggal 25 Mei 2011.

Satu-satunya dasar yang dimiliki oleh PT. SAMP adalah putusan PK Nomor 160 PK/PDT/2011 yang kemudian menjadi pembenaran untuk melakukan eksekusi pada tanggal 24 Juni 2014 dan memicu terjadinya bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian. Tercatat 13 orang ditangkap, yang terdiri dari 9 petani dan 4 buruh serta puluhan orang luka-luka akibat pentungan dari aparat. Banyak kalangan menganggap bahwa pengerahan 7000 personil brimob dianggap berlebihan.

Konflik agraria warga tiga desa Wanakerta, Wanasari dan Margamulya dengan PT. SAMP (Sumber Air Mas Pratama) masih berlanjut, banyak tanah warga yang diserobot oleh PT. SAMP dengan berdasar putusan PK 160/PDT/2011 ini, padahal gugatan yang diajukan oleh 49 warga hanya seluas 63 Ha, tetapi dalam putusan justru melebihi dari gugatan itu yakni 350 Ha dan warga yang lain terkena imbas dari putusan itu.

 PT. Agung Podomoro Land Tbk (PT APL), sebagai pengembang properti terkemuka di Indonesia telah mengakusisi sebagian saham PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang mengklaim sebagai pemilik tanah kurang lebih 350 hektar di Karawang. Tertanggal 17 April 2012 PT Agung Podomoro Land telah membuat perjanjian pengikatan jual-beli saham dalam rangka akuisisi 55 persen saham di PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) senilai Rp 216 miliar.

Presiden Direktur dan CEO Agung Podomoro, Trihatma Kusuma Haliman, dalam keterangannya di berbagai media menyebutkan bahwa perusahaan yang diakuisisi (PT SAMP) memiliki 342 hektar tanah di Karawang Barat, Jawa Barat, yang akan disiapkan untuk kawasan industri. Menurutnya, hal itu dilakukan karena permintaan untuk kawasan industri di Indonesia terus meningkat. Hal ini menjadi pertimbangan perseroan untuk mengambil bagian dalam sektor yang cukup ‘seksi’ ini.

KPA dan SEPETAK MENGADVOKASI WARGA

SEPETAK ( Serikat Petani Karawang ) adalah organisasi massa tani di Kabupaten Karawang yang memperjuangkan kepentingan kaum tani. Warga  tiga desa, Wanakerta, Wanasari dan Margamulya yang tanahnya dirampas  oleh APL adalah anggota dari SEPETAK, disinilah posisi kami untuk terus-menerus memperjuangkan hak kaum tani atas tanah.

KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) adalah organisasi koalisi ratusan organisasi non-pemerintah, organisasi tani, nelayan dan masyarakat adat yang mendedikasikan kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian rakyat untuk memperjuangkan terlaksananya reforma agraria di Indonesia.

Posisi KPA dan Sepetak dalam kasus ini bukanlah mewakili keseluruhan tanah-tanah yang bersengketa dengan APL ini. Kami sebagai organisasi, mewakili masyarakat yang mempunyai sertifikat hak milik, dimenangkan pengadilan, dan mempunyai bukti kepemilikan yang tiba-tiba dimasukkan kedalam objek eksekusi PK dan diusir oleh Brimob Polda Jabar meskipun mempunyai hak milik yang syah. (AA)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY