Buntut Panama Papers: Perlukah Tax Amnesty?

Buntut Panama Papers: Perlukah Tax Amnesty?

386
0
BERBAGI

RB, Jakarta-Terkuaknya skandal pajak Panama Papers beberapa waktu lalu membuat pejabat-pejabat negara (Eksekutif) terlihat panik. Pemerintah mengusulkan aturan terkait tax amnesty kepada DPR RI.

Pemerintah mengajukan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, nomor 6 Tahun 1983. Sebelumnya, UU ini sudah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2009, lalu pemerintah mengajukan kembali revisi kedalam Proglam Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015, lalu Prolegnas 2016.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), mengungkap bahwa dengan adanya UU Tax Amnesty ini, data dan informasi terkait harta dan kekayaan Wajib Pajak akan terungkap berdasarkan Permohonan Pengampunan Pajak.

Namun, dia juga menegaskan bahwa tanpa persiapan yang matang, Tax Amnesty ini berpotensi membawa dampak negatif seperti munculnya persepsi ketidakadilan Wajib Pajak yang telah patuh, seperti dia katakan pada FGD di DPR RI, Kamis, 28/04.

Dia juga menuding, bahwa banyak elit di pemerintahan pusat maupun daerah yang namanya tercantum dalam Panama Papers, sebab itu ingin mengamankan dirinya dari skandal penggelapan pajak dengan dalih Tax Amnesty, dan mengajukan perubahan undang-undang perpajakan.
Ampunan dalam Tax Amnesty, biasanya berupa keseluruhan atau sebagian pajak yang terutang dihapus, pembebasan dari sanksi pidana, seluruh atau sebagian dari jumlah sanksi admintrisasi, serta pembebasan fasilitas angsuran. (AA)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY