Anies-Sandi Menang, Apa yang Akan Dilakukan Pengembang Reklamasi?

Anies-Sandi Menang, Apa yang Akan Dilakukan Pengembang Reklamasi?

137
0
BERBAGI

RB, Jakarta-Disambut takbir, shalawat, dan bahkan azan, penjuru Jakarta merayakan kemenangan gubernur muslim dan wakilnya terhadap Ahok, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Shalahuddin Uno.

Salah satu janji kampanye yang terbilang berani adalah kebijakan untuk hentikan reklamasi yang dikuatkan pada saat berulangkali debat kandidat. Kemenangan ini tentu diwaspadai oleh para perusahaan pengembang reklamasi.

Reklamasi di jajaran kepulauan di lepas pantai Teluk Jakarta terbukti banyak mengandung pelanggaran. Tak hanya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2015, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bahkan memaparkan pada sebuah pertemuan di Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2015 bahwa pengambilan material penimbun laut dari Bogor tidak berizin.

Temuan Kementerian itu menyebutkan setidaknya 24 pelanggaran reklamasi. Tentu saja, perusahaan itu telah mempersiapkan apa yang akan dilakukan bagi mengantisipasi langkah Anies-Sandi dan partai pendukungnya.

Bisa jadi, kasus suap fiktif akan dilancarkan lagi. Minimal, menyandera tokoh dari Gerindra dan PKS. Sehingga, meskipun Anies-Sandi menjadi pemimpin, elektabilitas kedua partai itu akan jatuh.

Tidak perlu sampai jadi terdakwa. Cukup tersangka saja, maka elektabilitas akan jatuh. Efeknya akan ada pada Pilegda. Sehingga partai yang terpilih adalah yang pro pada reklamasi.

Anies-Sandi berani menolak reklamasi tentu dengan sokongan partai pendukungnya yang telah persiapkan sumberdaya manusia untuk isi berbagai posisi kedinasan dan dewan.

Reklamasi diatur selain oleh Pergub, juga oleh berbagai Perda yang dikeluarkan dewan, antara lain Perda mengenai zonasi wilayah, yang pada pembahasannya menjerat politisi Gerindra, M. Sanusi.

Modus kedua, bisa jadi dengan melakukan politik pecah belah. Sandera-menyandera sudah biasa. Tinggal bagaimana Prabowo dan M Sohibul Iman mewaspadai kadernya yang kelihatan mencolok.

Kita tahu, ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Balegda, M Taufik berulangkali mendukung secara prinsip adanya reklamasi. Akan tetapi, tidak berarti dia dan Gerindra menyetujui teknis reklamasi yang dijalankan Jokowi-Ahok.

Di sini, informasi dan bidak catur bisa dimainkan. Apalagi, jika kemudian digerakkan pion pamungkas semacam Antasari Azhar yang berhasil menggebuk kubu Cikeas pada putaran pertama.

Isu apakah itu? Korban penculikan Reformasi kah? Fahri Hamzah kah? Atau isu seksual dan sejenisnya yang sering digunakan untuk menggebuk PKS? Kita belum tahu.

Pengembang reklamasi tidak hanya satu perusahaan. Belitan korporasi ini bahkan memiliki uang lebih banyak daripada APBD DKI Jakarta.

Atau mungkin skenario determin dari turun tangannya Presiden Joko Widodo atas desakan taipan, akhirnya mampu menjamin keberlangsungan reklamasi ini. Yang jelas, belasan proyek pengembang yang kadung dibayarkan uang kontribusinya bagi pembangunan pada masa Ahok, sulit diputihkan pelaksanaannya.

Kita tahu dengan 28 kursi, PDIP masihlah menjadi tang terbanyak di DPRD DKI Jakarta. Meskipun mereka tidak sesolid dulu, akan tetapi bisa saja mereka meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Semacam, lebih baik membakar kota daripada dikuasai musuh.

Ancaman halus yang dilancarkan Ahok, hampir mustahil menghentikan reklamasi, bukan tanpa isi. Perusahaan-perusahaan itu memiliki jejaring yang kuat.
(AA)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY