Alumni KAMMI Ini Gugat Permen ESDM Tentang Kontrak Karya

Alumni KAMMI Ini Gugat Permen ESDM Tentang Kontrak Karya

175
0
BERBAGI

RB, Jakarta-Ahmad Redi, alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menegaskan bahwa ia akan gugat Permen ESDM yang mengatur tentang kontrak karya, sebab dianggap untungkan PT Freeport di Papua. Selengkapnya, begini pernyataan beliau:

12 Januari kemarin 3 produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah, yaitu PP 1/2017, Permen ESDM 5/207, dan Permen ESDM 6/2017.

Isi dari Kedua Permen ESDM itu antara lain terkait:

1. Kontrak Karya dapat berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK);

2. Nikel dan bauksit kadar rendah dapat diekspor tanpa harus diproses pemurnian di dalam negeri selama 5 tahun sejak Permen dittd;

3. Pemegang KK yang menjadi IUPK diberikan izin ekspor hasil pengolahannya dalam jangka waktu 5 tahun sejak Permen ini di-ttd.

Regulasi ini melindungi kepentingan Freeport dkk, karena:

1. Kontrak Karya Freeport akan berakhir pada 2021, dengan mekanisme IUPK maka Freeport akan mendapat perpanjangan minimal 10 tahun sejak menjadi IUPK. Artinya paking tdk Freeport akan terus beroperasi s.d 2027.

2. Freeport hingga saat ini belum membangun smelter padahal sejak Kontrak Karya mereka tahun 1991 telah ada kewajiban bangun smelter, bahkan oleh UU Minerba (Pasal 170) Freeport diberikan waktu 5 tahun utk bangun smelter (2009-2014), bahkan dengan Permen ESDM 1/2014 Freeport diberikan waktu 3 tahun (2014-2017). Namun belum juga mereka membangun. Melalui Permen ESDM No. 5/2017 ini mereka diberikan waktu lagi untul membangun smelter sampai dengan 2022 (5 tahun). Artonya 5 tahun ke depab mereka akan tetap leluasa menjual ke luar negeri hasil tambangnya yang tdk dimurnilan di luar negeri, yaitu di Spanyol, Jepang, dan India. Indonesia hanya menjadi tempat mengeruk tanah (air) nya saja.

Padahal melalui pemurnian di dalam negeri akan ada peningkatan penerimaan negera, penyerapan tenaga kerja, nilai tambah produk, berkembangnya industri, dll.

Padahal jelas dalam Pasal 103 dan Pasal 170 UU Minerba PT Freeport harus mengolah dan memurnikan hasil tambangnya di Indonesia, hal ini diperkuat oleh Putusan MK No.10/PUU-VII/2014.

Saya berencana akan mengajukan gugatan uji materiil kedua Permen ESDM tersebut ke MK sebagai bentul jihad melawan kapitalis asing yang tidak memberikan sebesar-besar kemakmuran kepada rakyat atas sumber daya alam yang dikelolanya. Ini juga bagian dari Jihad Konstitusi. (AA)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY